PADANG – Pilkada Padang putaran kedua, bakal dilangsungkan pada 15 Januari 2014. Hal itu diperoleh dari rapat koordinasi KPU bersama DPRD, Panwaslu serta Pemko Padang.
Ketua KPU Padang Alison menyatakan, setelah mendapat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU segera menjalankan tahapan Pilkada putaran kedua.
“Tahapan sudah dimulai 16 Desember. Sementara pencoblosan akan dilakukan pada 15 Januari 2014. KPU setidaknya membutuhkan waktu 30 hari sejak tahapan dimulai,” kata Alison dalam rakor yang dipimpin Ketua DPRD Padang Zulherman, Selasa (17/12) itu.
Dikatakan, sesudah pencoblosan, dilanjutkan dengan penghitungan di TPS dan PPS dua hari, lalu penghitungan di PPK sehari disudahi penghitungan di KPU.
“Artinya kalau tidak ada gugatan, maka pelantikan walikota terpilih bisa dilakukan sesuai jadwal habisnya masa jabatan walikota periode 2009-2014 pada 18 Februari. Namun jika ada gugatan, maka pelantikan baru bisa dilakukan pada Maret 2014,” katanya.
Dia menjelaskan pelaksanaan Pilkada putaran kedua di Januari 2014 sudah mendapat lampu hijau dari Mendagri. Dalam pernyataan Mendagri sudah dilansir media, mengatakan Pilkada Padang putaran kedua bisa dilakukan pada 2014 karena hanya Pilkada lanjutan.
Sementara soal anggaran, Alison menyebut tidak ada permintaan tambahan. “Anggaran putaran kedua tetap Rp8,5 miliar,” katanya.
Sekretaris Daerah Syafril Basyir mengatakan, untuk pelaksanaan Pilkada tidak ada persoalan. Yang rumit itu adalah soal anggaran. Sebab bila dianggarkan pada 2014, maka pencairan akan terkendala, karena paling cepat bisa dilakukan pada Februari atau Maret.
“Tapi kita akan konsultasi dengan BPK, sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari,” katanya.
Asisten III Setdako Corry Saidan mengatakan dari hasil konsultasi dengan beberapa pejabat BPKP tentang anggaran Pilkada 2013, karena tahapannya belum selesai, dana masih bisa dicairkan sampai 31 Desember, meskipun penggunaannya baru pada Januari 2014.
“Karena dananya bersifat hibah, pencairan dan penggunaannya tidak dibatasi per 31 Des 2013. Pencairan bisa sampai 31 Desember dan penggunaannya bisa dilakukan di Januari karena merupakan kelanjutna kegiatan di 2013. Itu berupa dana hibah. Yang penting pertanggungjawabannya saja,” kata Corry.
Wakil Ketua DPRD Afrizal menyarankan agar Pemko dan KPU melakukan konsultasi ke BPK dan Mendagri. Sebab, pemeriksa keuangan pemerintah daerah adalah BPK. “Karena yang mengeluarkan rekomendasi BPK, kita sarankan konsultasi ke BPK dan Mendagri,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta agar sosialisasi KPU agar lebih gencar dan penyelenggaraan Pilkada putaran kedua nanti lebih baik, sehingga partisipasi pemilih bisa lebih meningkat.
“Kita harap bisa diatas 70 persen. Jangan seperti putaran pertama lalu yang hanya 57 persen saja. Kita harap ada peningkatan. Meski Pilkadanya sah, namun jika partisipasi kurang, rasanya kurang puas,” katanya.
Ketua DPRD Zulherman menyatakan, untuk memastikan jadwal pencoblosan, diserahkan ke KPU untuk menyusun dan memaksimalkan waktu yang tersisa. “Penyelenggaraan harus lebih baik dari yang lalu,” katanya.
Terkait anggaran, untuk penguatan perlu dikonsultasikan ke BPK dan Mendagri sesegera mungkin. “Untuk pencairan dana, kita minta Pemko untuk bisa memback-up semaksimal mungkin sehingga tidak mengganggu proses Pilkada yang akan berlangsung,” pungkasnya.
Mulai bergerak
Setelah kepastian siapa yang bakal berlaga di putaran kedua diperoleh pasca keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), baik pasangan Desri Ayunda-James Hellyward (Deje) maupun Mahyeldi-Emzalmi sudah bisa kembali fokus menyongsong putaran dua nanti yang rencananya digelar pada 15 Januari 2014.
James Hellyward menyampaikan dengan adanya kejelasan dari hasil MK tentu pasangan Deje beserta tim pemenangan bisa lebih fokus dalam melaksanakan putaran kedua. “Tentunya tidak ada lagi keraguan siapa calon yang berhak bertarung di putaran dua nanti,” katanya.
Meski begitu, James yang dihubungi lewat telepon genggamnya mengaku tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh pasangan dan tim dalam memasuki tahapan kedua ini. Walau demikian, dia menyampaikan akan lebih berhati-hati dalam menjaga sikap maupun kegiatan lainnya ketika proses Pilkada. Pasalnya, pada putaran pertama pasangan independen ini diduga melakukan black campaign dan money politics.
James tidak menampik kalau isu negatif itu membuat pasangan calon beserta tim pemenangan Deje ini gelisah. Karena hal ini tentu membuat penilaian masyarakat ikut negatif. Padahal, pasangan maupun tim ini tidak pernah melakukan hal itu. “Ke depannya, hal ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita dituduh lagi melakukan praktik-praktik negatif tersebut,” imbuhnya.
Untuk saat ini, James menyampaikan selain merangkul pendukung Deje di putaran pertama, tim juga merangkul masyarakat yang belum menentukan pilihannya. Dia mengatakan angka golput pada putaran pertama cukup tinggi dan ini tentunya merugikan pasangan calon.
“Kami tidak menampik kalau dikatakan mengejar suara golput, yang kita lakukan adalah memberikan pemahaman pada masyarakat golput tersebut untuk bisa menggunakan hak suaranya,” imbuhnya.
Begitu juga yang diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Mahyeldi-Emzalmi, Muharlion. Dia mengakui dengan keluarnya hasil gugatan MK, maka tim pasangan akan lebih fokus dalam melanjutkan pilkada putaran kedua. “Sebelumnya kita memang menunggu hasil keputusan tersebut. Setelah dapat kepastian, kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemenangan pasangan calon yang kita usung,” katanya.
Muharlion menyampaikan selain ke internal kader, fokus perolehan suara ini nanti ke masyarakat yang masih belum menentukan sikap. (105)
*Singgalang 18 Desember 2013
DPC PKS KURANJI 