Realisasikan 2 Ha per KK Lahan Plasma Untuk Masyarakat Mesuji

Tidak adanya lahan plasma sebanyak 2.660 ha (hektar) di Desa Kagungan Dalam, Sri Tanjung, dan Nipah Kuning, yang menurut klaim PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) sudah digarap serta diberikan kepada masyarakat Mesuji di tiga desa tersebut. Padahal kesepakatan yang dilakukan oleh PT BSMI dengan Komisi II dalam kunjungan kerja panja konflik pertanahan Komisi II DPR RI. Disepakati untuk tiap KK diberikan 2 ha untuk dijadikan lahan plasma kelapa sawit sebagai realisasi pelaksanan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) oleh PT BSMI dalam penyelesaian sengketa serta konflik pertanahan di Mesuji, Lampung.

Hal ini diungkap Gamari Sutrisno Anggota Komisi II FPKS DPR RI dalam RDP dengan Pemerintah Propinsi Lampung, Warga Mesuji, PT BSMI dan instansi agraria BPN.

“Dari data yang kami peroleh, PT BSMI mulai menggarap lahan pada 1994, dan pada awalnya hanya mengelola lahan inti kelapa sawit sebesar 10.500 hektare (ha) inti yang dalam perjalanannya, perusahaan tersebut melebarkan luas lahan sebanyak 7 ribu ha (plasma), dan berada di Desa Kagungan Dalam, Sri Tanjung, dan Nipah Kuning. Namun hingga kini, belum ada satu ha pun lahan plasma yang diserahkan kepada warga.”

“Seharusnya tiap KK (Kepala Keluarga) warga Mesuji di tiga desa tersebut berhak mendapatkan 2 ha untuk lahan plasma kelapa sawit. Tiga kampung dengan jumlah 517 orang KK akan di data serta dilakukan verifikasi oleh Bupati Mesuji dan Pejabat Pemerintahan Propinsi Lampung dan juga harus mendapatkan penegasan soal batasan wilayah oleh lembaga BPN agar jelas batasan wilayah mana yang menjadi garapan warga. Hal ini menjadi tanggungjawab instansi agraria tersebut.” Demikian ditegaskan legislator asal Dapil III Jawa Tengah ini.

“Peristiwa konflik dan sengketa tanah, perlu mengedepankan penyelesaian yang saling menguntungkan. Dalam tataran praktek timbulnya sengketa hak atas tanah terutama yang terkait dengan tanah ulayat yang overlap (tumpang tindih) dengan tanah Negara yang diberi status Hak Guna Usaha (HGU). Ini seringkali terjadi karena kelemahan pemerintah dalam mendata dan mendaftar tanah-tanah tersebut.”

“Terhadap kasus-kasus tanah yang sudah mendapat putusan hukum tetap dan kasus-kasus tanah yang telah selesai dalam gelar perkara yang dilaksanakan oleh BPN RI dan Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR RI meminta agar BPN RI segera melaksanakan putusan tersebut.” Demikian tutup Gamari.

sumber : pk-sejahtera

Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s